Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) adalah salah satu kebijakan yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk membantu masyarakat memiliki rumah yang layak. Tapera diluncurkan sebagai solusi atas masalah perumahan yang selama ini menjadi isu krusial di Indonesia, terutama bagi kalangan berpenghasilan rendah.
Meskipun bertujuan mulia, program ini tidak luput dari kontroversi dan kritik dari berbagai pihak. Artikel ini akan mengupas secara mendalam tentang apa itu Tapera, bagaimana mekanismenya, serta mengapa program ini menjadi kontroversial.
Alasan Munculnya Tapera
Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia, dan masalah perumahan menjadi salah satu tantangan utama yang harus pemerintah hadapi. Banyak masyarakat, terutama di kota-kota besar, kesulitan untuk memiliki rumah karena harga properti yang terus meningkat dan tidak sebanding dengan kenaikan pendapatan.
Melihat kondisi ini, pemerintah menginisiasi Tapera melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Tujuan utamanya untuk menyediakan fasilitas tabungan bagi masyarakat yang kemudian penggunakan untuk membiayai pembelian, pembangunan, atau perbaikan rumah.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mendapat tugas dan bertanggung jawab mengelola dana tabungan masyarakat untuk perumahan. Pemerintah berpendapat program ini akan menjadi solusi jangka panjang dalam permasalahan perumahan di Indonesia.
Pemerintah berpendapat bahwa program ini akan membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki akses yang lebih mudah untuk mendapatkan rumah yang layak. Dengan adanya badan BP Tapera ini berharap dana yang terkumpul dapat terkelola dengan profesional dan transparan.
Mekanisme Tapera
Tabungan Perumahan Rakyat bekerja dengan cara memotong sebagian kecil dari pendapatan pekerja yang kemudian tersimpan sebagai tabungan perumahan. Potongan yang pemerintah tetapakan sebesar 3% dari gaji, dengan rincian 2,5% di bayarkan oleh pekerja dan 0,5% oleh pemberi kerja/perusahaan. Dana yang terkumpul ini lalu di kelola oleh BP Tapera untuk pembiayaan perumahan bagi peserta.
Dana yang terkumpul ini bisa peserta gunakan setelah memenuhi beberapa syarat tertentu, seperti masa kepesertaan minimal dan kelengkapan administrasi. Peserta juga dapat menarik kembali dana tersebut ketika memasuki masa pensiun jika dana tersebut tidak mereka gunakan untuk pembiayaan perumahan.
Kontroversi dan Kritik
Meskipun memiliki tujuan yang baik, program Tabungan Perumahan Rakyat tidak luput dari kritik dan kontroversi. Beberapa poin kritik yang sering ramai antara lain:
1. Beban Tambahan bagi Pekerja dan Pengusaha
Banyak yang berargumen bahwa potongan 3% dari gaji merupakan beban tambahan yang cukup signifikan, terutama bagi pekerja dengan penghasilan rendah. Selain itu, pengusaha juga merasa terbebani dengan adanya kontribusi sebesar 0,5% dari total gaji pekerja, yang menambah biaya operasional mereka.
2. Ketidakpastian Manfaat
Banyak pihak yang menyoroti ketidakpastian mengenai manfaat yang akan peserta Tapera dapatkan. Beberapa skeptis apakah dana yang mereka tabung benar-benar akan cukup untuk membantu mereka memiliki rumah, mengingat harga properti yang terus meningkat setiap tahun.
3. Efisiensi dan Transparansi Pengelolaan Dana
Kekhawatiran lain yang muncul adalah mengenai efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan dana oleh BP Tapera. Mengingat jumlah dana yang sangat besar, ada kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan atau inefisiensi dalam pengelolaannya.
Tapera adalah program yang di rancang untuk membantu masyarakat Indonesia memiliki rumah yang layak melalui mekanisme tabungan perumahan. Meskipun program ini memiliki tujuan yang baik, tidak dapat dipungkiri bahwa menghadapi berbagai kritik dan kontroversi terkait beban finansial tambahan, ketidakpastian manfaat, serta efisiensi dan transparansi pengelolaan dana.
Baca Juga: Tips Menabung Penghasilan UMR bagi Milenial
Sebagai solusi atas masalah perumahan, Tabungan Perumahan Rakyat ini memerlukan pengelolaan yang profesional dan transparan serta sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat. Pemerintah juga perlu mendengarkan kritik dan masukan dari berbagai pihak untuk menyempurnakan program ini. Sehingga dapat mencapai tujuan yang kita harapkan tanpa menimbulkan beban tambahan yang terlalu berat bagi masyarakat dan pengusaha.
